Filsafat Budaya 2

Kebudayaan yang Mengalir:

Antara Tradisi, Indentitas dan Perubahan.

Pada abad ke-20, pemahaman tentang kebudayaan bergeser secara mendalam. Tidak lagi dilihat sebagai produk hierarkis antara yang maju dan yang terbelakang, kebudayaan dipahami secara kontekstual dan deskriptif, sebagaimana diusulkan oleh antropolog seperti Franz Boas. Kebudayaan menjadi kumpulan nilai, simbol, dan pola hidup yang muncul dari konteks sosial dan historis yang unik. Ia tidak ditentukan oleh ras atau genetika, melainkan oleh proses sosial dan makna yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Konsep seperti habitus dari Bourdieu menunjukkan bahwa nilai dan kebiasaan terbentuk sejak dini melalui pembiasaan dan menjadi bagian dari struktur kepribadian kolektif. Namun, di era postmodern yang cair dan saling berkelindan, kebudayaan tidak lagi memiliki batas tegas; ia membaur ke dalam identitas, gaya hidup, media, bahkan strategi perusahaan.

Di tengah perubahan cepat dan ketidakpastian global, muncul kembali kerinduan akan nilai-nilai yang tetap dan otentik. Kebudayaan menjadi tempat berpijak sekaligus ruang tarik-ulur antara tradisi dan inovasi, antara keterikatan lokal dan arus global. Identitas menjadi dinamis dan fleksibel, berpindah-pindah dari “aku” ke “kami” tergantung konteks. Namun, di balik kompleksitas ini, tetap ada hasrat purba manusia untuk merasa terhubung, seperti anak-anak dari berbagai bangsa yang bisa bermain tanpa bahasa. Kebudayaan yang sehat justru bukan yang membeku dalam batas, melainkan yang terus bergerak dan menyesuaikan, seperti sungai yang mengalir. Ia bukan sistem yang selesai, melainkan jaringan hidup yang terus menafsir, menyesuaikan, dan mencari bentuk terbaiknya—cermin dari kehidupan manusia itu sendiri.

Rekaman Kuliah Program Pasca Sarjana FSRD ITB
Pemateri: Prof. Dr. Bambang I. Sugiharto.

00:00:01 – Pengantar: Abad ke-20 dan Antropologi
00:01:15 – Pandangan Antropologi: Deskriptif dan Non-Evaluatif
00:05:55 – Konteks Pembentuk Budaya: Geografis dan Simbolik
00:08:49 – Pengaruh Genetik dan Biologis pada Kultur
00:13:51 – Ragam Definisi Kebudayaan
00:22:30 – Problematika Definisi: Interaksi dan Perubahan Cepat
00:25:22 – Tumpang Tindih Konsep: Habitus, Gaya Hidup, dan Istilah Lain
00:33:38 – Budaya Sebagai Kata Kunci: Jiwa Kelompok dan Habitus
00:44:35 – Budaya Sebagai Gaya (Style)
00:48:54 – Kebutuhan di Balik Kata Kunci “Budaya”
00:59:20 – Neo-Tribalisme dan Kepentingan Kolektif
01:03:41 – Analogi Perkembangan Moral Kohlberg dan Universalitas
01:17:06 – Dua Wajah Kebudayaan: Sistem vs. Aliran (Langue vs. Parole)
01:45:55 – Dekonstruksi Paham Kebudayaan
02:58:53 – Membedah Teks Amartya Sen: Kebebasan vs. Konservasi Budaya

Catatan:

Memasuki abad ke-20, kajian mengenai kebudayaan mengalami perubahan arah yang signifikan. Jika pada abad ke-19 perdebatan banyak berkutat antara kebudayaan dan peradaban—antara budaya teknokratis dan budaya aristokratis, atau antara Kultur dan Civilisation—maka di abad ke-20, arah diskusi dipengaruhi kuat oleh pendekatan antropologi. Dalam pandangan antropologi, kebudayaan lebih dilihat sebagai upaya membakukan dan melestarikan segala hal yang dianggap bernilai dan bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Para antropolog kemudian mulai mengklasifikasikan kebudayaan sebagai suatu sistem. Sistem ini mencakup berbagai aspek: sistem artefak, teknologi, ekonomi, hingga struktur kemasyarakatan. Dari sini muncul kecenderungan untuk memandang kebudayaan secara deskriptif dan non-evaluatif—artinya, tidak lagi menghakimi mana budaya yang dianggap maju atau terbelakang, modern atau primitif, tetapi lebih mendeskripsikan keragaman realitas budaya sebagaimana adanya. Pendekatan ini terlihat jelas dalam karya tokoh awal antropologi seperti Franz Boas, yang menekankan bahwa nilai-nilai dalam masyarakat sangat ditentukan oleh konteks, bukan oleh hierarki atau evolusi budaya.

Dalam pandangan seperti ini, hal-hal yang dianggap berharga dalam suatu budaya bisa sangat berbeda dari budaya lain. Sebagai contoh, dalam budaya Jawa, kebudayaan tidak tumbuh dari dorongan material atau teknologi, melainkan dari pemahaman simbolik tentang hidup—bahwa hidup hanyalah persinggahan sejenak (mampir ngombe). Karena itu, nilai-nilai yang dijunjung pun cenderung imaterial, seperti ketenangan batin, rasa, dan keselarasan, bukan pencapaian material.

Pandangan tentang kebudayaan sebagai sesuatu yang kontekstual ini menolak anggapan bahwa nilai-nilai budaya ditentukan oleh faktor genetis atau rasial. Meskipun pada abad ke-19 ada anggapan bahwa bangsa tertentu—seperti bangsa Arya—lebih unggul secara genetis dan memiliki kecenderungan untuk berprestasi, pendekatan antropologi abad ke-20 menolak generalisasi semacam itu. Nilai dan makna dalam kebudayaan lebih dipahami sebagai hasil dari simbol-simbol hidup yang berkembang dalam konteks tertentu: geografis, historis, hingga teologis.

Ambil contoh, dalam masyarakat yang melihat kehidupan sebagai ujian spiritual atau sebagai kejatuhan dari asal usul ilahi, makna hidup dan kerja akan ditafsirkan secara sangat berbeda dibandingkan masyarakat yang menekankan kesuburan atau kelanjutan biologis. Pemaknaan semacam ini tidak hanya membentuk cara hidup, tapi juga sistem nilai dan arah perkembangan kebudayaan mereka.

Dalam kerangka ini, bisa dikatakan bahwa kebudayaan adalah konstruksi yang hidup—berubah-ubah, penuh dinamika, dan terus bergerak seiring interaksi manusia dengan lingkungan, waktu, dan nilai. Maka, tidak mengherankan jika wacana kebudayaan terus berkembang dan bergeser, bahkan hingga ke ranah identitas kolektif seperti bangsa, agama, korporasi, atau komunitas global. Kebudayaan menjadi cermin dari kepribadian bersama (collective personality) yang dibentuk oleh perilaku, kebiasaan, dan sistem nilai yang dijalani bersama.

Para pemikir seperti Margaret Mead dan para antropolog lainnya memperlihatkan bahwa budaya juga bisa dipahami sebagai pola perilaku yang dibentuk oleh pembiasaan. Anak-anak, misalnya, tidak langsung memahami nilai, tapi sejak kecil sudah diarahkan melalui larangan dan anjuran—“jangan ikut bicara saat orang tua berbicara”, atau “jangan menunjukkan rasa tidak suka secara terang-terangan”. Perilaku konkret seperti ini, yang diulang terus-menerus, lama-lama membentuk kesadaran nilai. Inilah yang oleh Pierre Bourdieu disebut habitus—pola kebiasaan yang terbentuk melalui interaksi antara struktur sosial dan individu.

Habitus menjadi titik temu antara pendekatan struktural (yang menekankan sistem) dan pendekatan agensi (yang menekankan individu). Dalam habitus, struktur sosial mengalir ke dalam individu melalui pembiasaan yang berlangsung sejak kecil, membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak yang khas. Dalam jangka panjang, habitus menciptakan semacam kepribadian kolektif—semacam “jiwa kelompok” yang bisa kita rasakan dalam kultur perusahaan, sekolah, komunitas, bahkan daerah.

Namun, dalam era postmodern sekarang ini, semua batas dan definisi tentang budaya menjadi kabur. Interaksi antarbudaya yang makin intens, perubahan nilai yang cepat, serta pengaruh media dan pasar global membuat sistem budaya sulit untuk didefinisikan secara kaku. Budaya tidak lagi bisa dibatasi oleh wilayah geografis, ras, atau bahkan sejarah tertentu. Ia menjadi cair, kompleks, dan terus bergerak.

Di tengah perubahan yang cepat dan interaksi yang makin rapat antarbudaya, istilah “budaya” menjadi semakin luas dan sulit dibatasi. Apa yang dahulu mungkin hanya disebut “gaya hidup” atau “kebiasaan,” kini bisa dikategorikan sebagai bagian dari budaya. Bahkan istilah seperti habitus, style, atau “jiwa kolektif” pun mulai tumpang tindih dalam penggunaannya. Kebudayaan merembes ke mana-mana: ke perusahaan, institusi, media sosial, hingga gaya berpakaian. Akibatnya, banyak yang merasa kebingungan untuk menarik batas—mana yang benar-benar budaya dan mana yang hanya produk sampingan interaksi sosial sehari-hari.

Lebih jauh, istilah-istilah ilmiah pun turut meluas secara liar. Konsep seperti memes yang awalnya muncul dari kajian biologi kini digunakan dalam kajian sosial dan budaya. Konsep-konsep yang awalnya ketat dalam satu disiplin ilmu kini digunakan secara bebas dalam lintas disiplin. Inilah konsekuensi dari interdisiplineritas yang tidak terhindarkan di dunia akademik hari ini: setiap ilmu saling memengaruhi, saling mengacaukan batas, hingga semua konsep menjadi kabur, bahkan membingungkan.

Di sisi lain, realitas ini memperlihatkan betapa sulitnya hari ini merumuskan definisi tunggal mengenai kebudayaan. Karena segala hal saling tumpang tindih—antara nilai, perilaku, teknologi, identitas, dan kepentingan—maka kebudayaan tidak lagi bisa didefinisikan secara sederhana. Ia menjadi arena tarik-menarik antara ketertiban dan ketidakpastian, antara sistem dan spontanitas, antara tradisi dan inovasi. Maka tidak mengherankan jika dalam dunia akademik, “budaya” kini lebih sering digunakan sebagai kata kunci yang fleksibel, bahkan kadang hanya menjadi istilah payung dari berbagai wacana.

Karena luas dan fleksibelnya makna kebudayaan, ia pun menjadi istilah kunci yang digunakan dalam berbagai konteks: budaya politik, budaya perusahaan, budaya literasi, budaya konsumsi, hingga budaya populer. Dalam dunia sastra, misalnya, muncul pendekatan sastra kontekstual yang lebih menekankan keterkaitan karya dengan kultur lokal daripada dengan kanon sastra universal. Dalam studi agama, budaya menjadi titik temu antara tradisi spiritual dan ekspresi sosial. Bahkan dalam dunia perdamaian, ekologi, dan media, kebudayaan memainkan peran strategis dalam membingkai nilai, identitas, dan cara hidup.

Di tengah semuanya, budaya seringkali digunakan sebagai alat kontrol. Perusahaan-perusahaan mulai sadar akan pentingnya “corporate culture”—budaya perusahaan—sebagai sarana untuk membentuk perilaku, loyalitas, dan citra kolektif para karyawan. Dengan membentuk nilai-nilai bersama, perusahaan berharap dapat menyatukan individu ke dalam satu arah tujuan, bahkan menjadikannya keunggulan kompetitif. Budaya menjadi bagian dari social engineering—rekayasa sosial untuk mengendalikan arah dan identitas kelompok.

Namun, ketika segala hal saling berbaur dan batas-batas semakin kabur, muncul kembali kebutuhan untuk menemukan identitas. Di tengah derasnya globalisasi dan mobilitas budaya, manusia tetap merasa perlu memiliki “pegangan”—nilai yang dirasakan otentik, khas, dan membedakan dirinya dari yang lain. Dalam konteks inilah budaya kembali menjadi semacam “ideologi” baru, semacam kiblat nilai yang memberi arah, makna, bahkan rasa aman dalam hidup yang semakin cair dan serba tak pasti.

Di era yang disebut sebagai “pasca-ideologi” oleh tokoh seperti Daniel Bell—di mana ideologi-ideologi besar dianggap telah runtuh—kebudayaan justru tampil sebagai bentuk baru dari kiblat nilai. Ia menjadi semacam pegangan dalam menghadapi dunia yang makin kompleks dan tidak menentu. Ketika segala hal dianggap benar dan sah, manusia justru merasa kehilangan makna. Maka, muncul kembali kecenderungan untuk mencari nilai-nilai yang lebih tetap, bahkan konservatif, di berbagai ranah: agama, pendidikan, sains, hingga gaya hidup.

Dalam kondisi seperti ini, identitas menjadi penting. Identitas bukan sekadar analisis intelektual, tetapi sesuatu yang menyentuh kehidupan praktis sehari-hari. Ketika dunia menjadi terlalu cair, terlalu bebas, terlalu seragam—manusia merasa cemas menjadi “nobody”. Maka, muncullah dorongan untuk menjadi “somebody”, untuk menjadi bagian dari “kita” yang jelas, yang memiliki batas, nilai, dan solidaritas.

Hal ini terlihat dalam berbagai fenomena “neotribalisme”—kecenderungan manusia untuk membentuk kelompok-kelompok baru berdasarkan kesamaan minat, nilai, atau bahkan hanya gaya hidup. Di tengah dunia global yang tanpa batas, muncul lagi kebutuhan akan komunitas kecil, kelompok dengan identitas yang jelas, yang bisa memberi rasa memiliki dan perlindungan. Kadang ini lahir dari dorongan psikologis, kadang dari kepentingan ekonomi, politik, atau bahkan pertahanan ekologis.

Tapi yang menarik adalah: identitas ini tidaklah statis. Kesadaran akan “kita” bisa melebar dan menyempit tergantung konteks. Di luar negeri, seseorang mungkin merasa sebagai bagian dari “bangsa Indonesia”. Tapi ketika pulang kampung, ia merasa sebagai bagian dari “suku”, “desa”, atau bahkan hanya “keluarga”. Identitas bersifat dinamis, penuh ketegangan antara yang lokal dan yang universal, antara individu dan kolektif.

Di tengah dinamika identitas yang terus bergeser, muncul pertanyaan yang lebih mendalam: apakah kebersamaan manusia bisa lahir bukan dari ideologi, kepentingan, atau sistem sosial, tetapi dari sesuatu yang lebih purba dan intuitif? Misalnya, ketika anak-anak kecil dari bangsa berbeda bermain bersama tanpa perlu mengerti bahasa satu sama lain, muncul semacam kesatuan naluriah—sebuah rasa kekitaan yang tidak lahir dari doktrin, tapi dari intuisi. Apakah mungkin, kebudayaan pada dasarnya mengingkari intuisi purba ini, justru karena terlalu banyak membatasi manusia dengan norma dan struktur?

Dalam konteks ini, filsuf dan psikolog seperti Lawrence Kohlberg menjelaskan bahwa perkembangan moral manusia memiliki tahapan: dari pra-konvensional, konvensional, hingga pasca-konvensional. Tahap pasca-konvensional ini hanya dicapai oleh sedikit orang—tokoh-tokoh besar kemanusiaan seperti Gandhi, Rumi, Mandela, atau Ibu Teresa. Di tahap ini, orang tidak lagi terikat pada norma sosial atau sistem tertentu. Ia hidup berdasarkan kebijaksanaan batin, bukan pada aturan luar. Dan menariknya, tahap ini justru mirip dengan cara anak-anak berhubungan dengan dunia: polos, langsung, dan penuh keterbukaan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kedewasaan spiritual seseorang, justru semakin ia tampak sederhana, universal, bahkan tidak terikat pada sistem atau budaya apa pun. Maka, apa yang tampak seperti “kebodohan” dalam pandangan budaya dominan, bisa jadi adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan yang melampaui batas-batas budaya.

Diskusi kemudian mengarah pada sistem kekerabatan atau kinship, sebagai salah satu struktur budaya yang dianggap paling dasar. Di beberapa daerah seperti Minangkabau atau Manado, sistem kekerabatan—baik yang bersifat paternalistik maupun maternalistik—masih dijalankan. Namun, dalam dunia modern yang semakin cair, struktur-struktur seperti ini mulai kehilangan daya ikatnya. Perkawinan antarbudaya dan percampuran etnis telah menjadikan garis-garis kekerabatan tradisional semakin kabur. Dalam dunia yang semakin hibrid, sulit membayangkan batas-batas darah dan suku masih bisa dipertahankan secara murni.

Hal ini mengarahkan kita pada pemahaman baru: bahwa kohesi sosial tidak lagi harus berbasis darah atau garis keturunan. Kohesi baru bisa terbentuk melalui kesamaan sikap mental, nilai, atau gaya hidup—sesuatu yang lebih fleksibel, namun tetap memberi rasa memiliki. Identitas tidak lagi bersandar pada biologi, tetapi pada pilihan-pilihan bersama yang dibentuk oleh konteks sosial dan sejarah kolektif.

Namun, di sisi lain, kebudayaan juga bisa menjadi hambatan jika dilihat dari perspektif globalisasi dan universalitas. Ketika dunia mengarah pada kesatuan dan standardisasi global, kebudayaan lokal sering kali dipandang sebagai “gangguan” atau “rintangan”. Ia membatasi, menahan, dan terkadang menolak masuknya nilai-nilai universal. Tapi justru dalam ketegangan inilah budaya menjadi penting—sebagai bentuk perlawanan, sebagai pengingat, dan sebagai ruang yang menjaga keberagaman makna.

Ketegangan antara budaya lokal dan arus universal tidak selalu negatif. Justru dalam ketegangan itu, kebudayaan bisa menjalankan perannya yang paling bermakna: menjaga identitas, menjadi ruang kritik, dan menyaring perubahan. Kebudayaan bukan hanya sistem nilai, tetapi juga medan tarik-ulur antara yang mapan dan yang baru, antara yang partikular dan yang global. Ia seperti aliran sungai—meskipun bisa digambarkan sebagai bentuk tetap di peta, namun realitasnya adalah gerak yang terus berubah, terus mengalir, tak pernah sama di tiap waktu.

Kita bisa membayangkan kebudayaan seperti gurita: ia punya satu kepala—yakni sistem nilai atau struktur simbolik yang memayunginya—tetapi memiliki banyak tangan yang bergerak bebas, bahkan saling bertentangan. Setiap tangan bisa menjangkau arah yang berbeda, menyesuaikan diri dengan konteks, dan bahkan saling membelit. Analoginya mirip dengan bahasa: satu bahasa punya struktur gramatikal yang tetap (langue), namun dalam praktik sehari-hari (parole), setiap orang mengucapkannya dengan cara yang khas, penuh improvisasi, bahkan kadang melanggar kaidah.

Karena itu, kebudayaan tak pernah benar-benar stabil. Di tingkat abstrak, ia bisa dirumuskan sebagai sistem, tapi di tingkat konkret ia selalu dalam keadaan flux—mengalir, berubah, bergeser. Sistem nilai, simbol, bahkan bahasa pun bisa rusak, berganti makna, atau menghilang perlahan. Kita melihatnya dalam perubahan cara berpikir generasi muda terhadap hal-hal yang dahulu dianggap sakral: tentang peran gender, keperawanan, bahkan surga dan dosa. Nilai-nilai itu perlahan bergeser tanpa kita sadari, dan tiba-tiba saja menjadi sesuatu yang “biasa” di tengah masyarakat.

Perubahan budaya yang berlangsung diam-diam namun terus-menerus ini menunjukkan betapa rapuh dan kompleksnya sistem nilai yang kita jalani. Nilai tidak pernah mutlak. Ia selalu berada dalam perebutan makna—siapa yang berhak menafsirkan hidup, siapa yang menentukan apa itu “perempuan”, siapa yang menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam kebudayaan, selalu ada kekuatan-kekuatan yang saling tarik menarik: antara agama, negara, komunitas lokal, gerakan sosial, hingga individu. Siapa pun bisa berperan dalam memberi makna, tapi juga siapa pun bisa dipinggirkan.

Karena itulah, kebudayaan bukanlah bangunan yang kokoh dan selesai. Ia lebih menyerupai jaringan yang rumit, hidup, dan terus berdenyut. Setiap detik ada tafsir baru, ada pergeseran makna, ada pergulatan antara warisan dan inovasi. Maka dari itu, memahami kebudayaan membutuhkan kepekaan terhadap gerak, bukan sekadar pemahaman atas struktur. Ia menuntut kesadaran akan keterbukaan, konflik, ketegangan, dan juga kemungkinan-kemungkinan baru yang terus muncul dari dalam maupun dari luar.

Pada akhirnya, jika kita tetap ingin membicarakan kebudayaan sebagai sistem, maka kita harus memahami bahwa sistem itu bukanlah sesuatu yang tertutup dan beku. Ia seperti sungai yang terus mengalir—kita bisa menggambarkannya, menafsirkannya, bahkan menamainya, tapi kita tak pernah bisa menangkap airnya dengan pasti. Dan mungkin, justru dalam gerak yang tak pernah tetap itu, kebudayaan menemukan makna terdalamnya: sebagai cermin dari hidup yang juga terus berubah, bergerak, dan mencari bentuk terbaiknya.